Wakil Bupati Diduga Melanggar Perbup Jeneponto Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Protokoler Kesehatan

  • Whatsapp
Wakil Bupati Jeneponto Beserta Penari Tradisional Di Kegiatan Pembukaan Pasar Malam Rakyat Rumbia

JAPIKnews.com – Jeneponto – Penyebaran Covid 19 ditekan oleh Pemerintah Kab Jeneponto dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 37 Tahun 2020 tentang Protokoler Kesehatan. Yang sementara pada tahap sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Jeneponto, Peraturan ini diterbitkan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 guna untuk menekan angka kejadian penyebaran Covid 19 di Kabupaten Jeneponto.

Kabag Hukum Pemkab Jeneponto dan Dinas Kesehatan Kab Jeneponto berharap agar Perbup Nomor 37 Tahun 2020 ini dapat dipatuhi bersama dan ditaati oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Jeneponto, hal ini disampaikan pada suatu acara diskusi tertanggal 11/09/2020.

Namun sangat disayangkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 ini sudah diduga dilanggar pada acara pembukaan kegiatan Pasar Malam Rakyat oleh Wakil Bupati Jeneponto yang berlokasi di Dusun Lassang Te’ne Kecamatan Rumbia pada Sabtu 12 September 2020.

Kepala Kecamatan Rumbia yang dikonfirmasi melalui telp selulernya membenarkan, “kegiatan Pasar Malam Rakyat ini di laksanakan oleh Pengurus Karang Taruna Desa Rumbia dan acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Jeneponto yang didampingi oleh Istrinya, selain itu Kegiatan Pasar Malam Rakyat tidak mengantongi izin kegiatan, pada saat acara pembukaan Kepala Kecamatan tidak sempat hadir dalam kegiatan tersebut sehingga tidak banyak mengetahui situasi dan kondisi pembukaan kegiatan, 14/09/2020.

Terpisah Seorang warga Rumbia saat ditemui dilokasi mengatakan, pembukaan Pasar Malam Rakyat dibuka oleh Wakil Bupati Jeneponto dengan tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak pada saat membuka acara tersebut, katanya yang enggan disebut namanya.

Pemerintah Daerah dan Nakes masih dalam tahap perjuangan untuk memutus mata rantai penyebarannya Covid 19, terbitnya Perbup Nomor 37 Tahun 2020 merupakan salah satu cara Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, maka dari itu siapapun itu harus mematuhi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 jika tidak ingin disanksi sebesar Rp. 50.000 per individu dan Rp. 200.000 per pelaku usahan atau perpenanggung jawab kegiatan atau disanksi dengan kerja sosial membersihkan fasilitas umum yang ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *