Terus Bertambah Angka Kematian Akibat Covid-19,Japik Indonesia Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Pilkada

  • Whatsapp

JAPIKnews.com –  Jeneponto – Dalam beberapa bulan, pandemi telah memakan korban setidaknya 6 pejabat daerah,117 dokter (masih terus bertambah), demikian juga ratusan nakes lain dan 9.222 rakyat meninggal dunia, masih kurangkah ini.

Merespon semakin tingginya trend penyebaran dan dampak kematian Covid-19, Pengurus Jaringan Peduli Kesehatan (JAPIK INDONESIA) mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Poinnya adalah, Sampai saat ini kita belum menemukan argumentasi etis dan urgensi dari pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah diagendakan oleh pemerintah dan KPU,” ungkap Direktur Japik Indonesia Saudara Sulfian di pada Minggu (20/9/2020).

Penggiat Sosial Asal Jeneponto ini mengungkapkan, pengalaman tragedi kematian ratusan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 harus dijadikan pelajaran penting bagi pemerintah dan KPU, akan resiko kematian yang bisa menjadi lebih mengerikan jika Pilkada tidak ditunda hingga situasi benar-benar pulih.

Perlu ada Skenario mitigasi terhadap muncul klaster epidemi baru dalam aktivitas Pilkada yang dipastikan akan melibatkan banyak pihak dengan potensi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.

Korban dari kalangan dokter dan nakes sudah cukup menjadi alasan buat mereka yang berakal bahwa corona ini bisa masuk pada semua kalangan

“Hal ini hanya bisa dicegah dengan pilihan kebijakan yang tegas yakni penundaan beberapa rangkaian pelaksanaan Pilkada,” usul Sulfian

Terpaparnya beberapa komisioner KPU RI dari Covid, merupakan alarm penting bagi setiap penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bahwa ancaman Covid terhadap pelaksanaan Pilkada serentak adalah sangat serius dan nyata adanya.

“Jadi kami minta pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada untuk tidak bertaruh dengan keadaan yang belum memungkinkan ini,” ucap Sulfian.

“Kami tidak ingin masyarakat justru menjadi pihak yang harus menanggung semua resiko epidemi Covid-19 yang terus mengalami trend peningkatan hari ini,” imbuhnya menegaskan.

Pemerintah, baik di Pusat maupun daerah, sebaiknya fokus bersinergi dan kompak dalam mengontrol penyebaran dan menanggulangi dampak ekonomi, sosial dan kesehatan secara serius.

Prinsipnya, masih kata Sulfian, adalah menyelamatkan nyawa masyarakat adalah sangat diutamakan dalam proses ini, dengan tanpa mengabaikan pilihan kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengendalikan daya beli masyarakat dan menormalisasi aktivitas ekonomi nasional.

“Pemerintah wajib Fokus pada perbaikan ekonomi dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Abaikan sejenak aktivitas politik lokal yang tidak begitu urgen bernama Pilkada ini,”Pemerintah harus berupaya tegas dalam melakukan edukasi kepada masyarakat  tutup Sulfian

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *