Sanksi Pelanggar Perbup Jeneponto Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokoler Kesehatan Menuai Pro-Kontra

  • Whatsapp
Pemaparan Kabag Hukum tentang Perbup Nomor 37 Tahun 2020

Japiknews.com-Jeneponto Diskusi Jumat kembali digelar di Balla Kopi Turatea dengan mengangkat Tema “Penerapan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Kab. Jeneponto Penting ataukah Kajili-jili.!? Dengan menghadirkan Bapak Mustakbirin Muin, SH.,MH (Kabag Hukum Pemkab Jeneponto) selaku narasumber utama dalam diskusi jumat memaparkan dasar dasar penerbitan Perbup Nomor 37  Tahun 2020 menurutnya Perbup ini diterbitkan berdasarkan pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Jumat/11/09/2020.

Narasumber lain dalam disjum ini  dari Dinas Kesehatan Ibu Syusanti Mansyur, SKM.,M.Kes selaku PLT Kadinkes Jeneponto, tidak sempat hadir dalam Diskusi Jumat namun dihadiri oleh Kabag Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Jeneponto Bapak Kamal, SKM sekaligus Ketua Persakmi Cab Jeneponto mengatakan, Perbup ini penting untuk diterbitkan mengingat peningkatan Covid 19 di Kab Jeneponto terus bertambah, semoga dengan terbitnya Perbup Nomor 37 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Covid 19 ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada pencegahan pencegahan penyebaran Covid 19 ini sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid 19 khususnya di Kab Jeneponto.

Disisi lain, Perbup ini mendapat banyak tanggapan dan penolakan dari peserta diskusi dikarenakan dalam Bab VI Sanksi Pasal 9  Tertuang bahwa bagi pelanggar persorangan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 50.000, sementara bagi pelaku usaha, pengelolah penyelenggara atau penaggung jawab tempat dan fasilitas umum sebesar Rp.200.000 dan pencabutan izin usaha, hal inilah menurut peserta diskusi sanksi yang berupa uang ini tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya serta dapat membebani masyarakat miskin dan dapat mematikan usaha bagi pelaku usaha jika izinnya dicabut semnatara dana tersebut tidak jelas akan dikemanakan denda ini apabila ada pelanggar. Perbup ini mendapat tanggapan lain bahwa implementasi sanksi perbup ini jika diberlakukan jangan sampai sanksi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 ini hanya berlaku pada kalangan masyarakat bawah diistilahkan “Tajam Kebawah Tumpul Keatas”.!

Kesimpulan diskusi jumat ini dihimpun oleh Moderator, Hardianto Haris selaku Ketua Japik Cabang Jeneponto, Sebelum Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  ini diterapkan kepada masyarakat Jeneponto, sebaiknya Perbup Nomor 37 ini dilakukan review atau kajian Sosiologis yang lebih dalam lagi dan lebih luas dengan melibatkan semua lapisan Masyarakat agar Sosialisasi ke Masyarakat Jeneponto lebih mudah dan lebih dapat diterima untuk dipatuhi dengan baik.

 

Penulis: HH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *